Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akhirnya akan mengambil langkah tegas memutus kontrak Pemprov NTB dengan PT GTI dalam pengelolaan kawasan wisata Gili Trawangan.

“Dengan berbagai pertimbangan, Satuan Tugas (Satgas) Investasi Nasional memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan PT GTI dalam pengelolaan Gili Trawangan yang sebelumnya lahan yang tadinya dikelola oleh PT GTI diserahkan kembali ke Pemda NTB,” ungkap Gubernur NTB melalui akun facebooknya Bang Zul Zulkieflimansyah, Jum’at 03 September 2021.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Menteri Investasi, Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, Pimpinan KPK, BIN, BPK, serta pihak lainnya yang tergabung dalam Satgas Investasi Nasional yang telah memutuskan persoalan GTI tersebut.

“Selanjutnya, kita akan tunggu sikap dari PT GTI, apakah akan melakukan gugatan di Pengadilan ataukah diam saja,” timpal Bang Zul.

Gubernur mengungkapkan, bahwa sikap Pemprov NTB yang memutus kontrak PT GTI ini disadari oleh beberapa pertimbangan antara lain, tawaran addendum yang sebelumnya pernah ditawarkan Pemprov kepada pihak PT GTI isinya sederhana yakni lahan seluas 65 hektar yang dikelola oleh PT GTI tersebut setelah dilakukan peninjauan lapangan, sekitar 60 hektarnya sudah dikelola oleh masyarakat.

“Ada sisa 5 hektar yang kosong. Nah PT GTI ngak boleh lagi kelola 65 hektar, tapi 5 hektar, karena yang 60 hektar itu sudah terisi. Jadi opsi yang ditawarkan sebelumnya adalah kalau addendum itu tidak disetujui, maka sikap selanjutnya adalah putus kontrak,” pungkasnya.