Lombokinfo.co.id, Lombok Tengah – LSM KASTA NTB mengadakan RAKERDA VI di Hotel Lombok Plaza. Dihadiri langsung oleh Presiden KASTA NTB, Lalu Wink Haris, agenda tersebut diupayakan sebagai ajang evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan penyusunan program tahun mendatang.


Disampaikan dalam laporan ketua panitia penyelenggara, M. Ali Syahbana, bahwa “RAKERDA ini merupakan agenda tahunan KASTA NTB yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja seluruh pengurus KASTA NTB dari DPC DPD dan bahkan tingkat DPP NTB. Selain itu RAKERDA juga dijadikan sebagai agenda penyusunan program 1 tahun mendatang”.


Dengan mengundang seluruh pengurus KASTA NTB se-Pulau Lombok, agenda ini diharapkan juga sebagai ajang silaturrahmi seluruh pengurus KASTA NTB. Lalu Wink Haris dalam sambutannya menyampaikan “Sebagai sebuah agenda tahunan tentu ini menjadi ajang silaturrahmi kita bersama untuk bagaimana kita sesuai dengan tema yang di angkat, memperkuat soliditas kita dan semangat perjuangan rakyat”.

Selain itu, Presiden KASTA ini juga menyampaikan gambaran umum mengenai LSM KASTA NTB yang telah banyak membantu masyarakat. “Jadi KASTA itu akronim ya, Kajian Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran”, jelasnya.

“KASTA sebagai salah satu komponen masyarakat di NTB Alhamdulillah selama ini sudah banyak mewarnai pergerakan di NTB. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai bagian dari masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan kita supaya hal berjalan rule of game nya, atau berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Namun, terdapat kekecewaan yang cukup besar baginya ketika mengetahui bahwa undangan yang disampaikan tidak diindahkan oleh beberapa tamu undangan yang tidak hadir.

Dalam RAKERDA VI ini, KASTA NTB mengundang Gubernur, Bupati se-Pulau Lombok, DPRD NTB dan se-Pulau Lombok, Kejaksaan Tinggi dan ASN APN lainnya serta OKP dan LSM lain. Sedangkan yang hadir hanya sebagian kecil dari itu, terutama tidak ada satupun bupati yang hadir di RAKERDA VI ini.

“sayangnya tidak ada yang hadir bupati-bupati itu ditempat ini. Kalau begini caranya diungang KASTA dan tidak hadir, kita deklirkan sama mereka, mulai saat ini bagi bupati atau walikota yang tidak hadir berarti KASTA bukan mitra mereka,” cetusnya. “sepakat”, teriakan masa yang hadir di tempat itu.

“Jadi masa mau diundang secara formal saja mereka tidak datang. Kalau sudah seperti itu tipologi masyarakat yang sudah tidak mau dekat dengan rakyat. Dengan KASTA saja mereka tidak mau datang apalagi dengan masyarakat jelata kan. Kecuali jelang pilkada, baru,” ungkapnya kecewa.

“ Kecuali pak Ketua DPRD Lombok Tengah yangselalu hadir di setiap undangan KASTA, baik dipelosok kampung pun kalau kita undang, pasti datang. Tapi mitra beliau di Lombok Tengah, BUPATI terpilih, tidak hadir saya undang,” menyanjung Ketua DPRD yang hadir ditempat itu.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ini juga menegaskan bahwa “KASTA bersama komponen masyarakat juga bersama unsur pemerintah sudah seringkali melakukan berbagai aktivitas yang semuanya bermuara kepada satu tujuan, yaitu perubahan atau perbaikan menuju sesuatu yang lebih baik. Karena sebagai KASTA sebagai komponen masyarakat NTB sudah mendeklirkan diri sebagai oposan yang konsttruktif yang dimaknai bahwa kami memang secara structural bukan bagian internal pemerintah, kami adalah NGO yang tentu saja secara hirarki bukanlah bagian dari pemerintah. Tetapi kami tentu adalah mitra pemerintah.

Tetapi bukan mitra yang selalu menjadi pembenar, melainkan kami akan selalu menjadi pengkritik dan pemberi solusi-solusi terhadap semua masalah yang dihadapi masyarakat dan harapan kami tentunya semua solusi yang diberikan oleh KASTA dapat dihadikan bahan evaluasi dari banyak program pemerintah untuk tereksekusi secara baik, baik legislative maupun eksekutif”, jelasnya.

Dari sambutannya, Lalu Wink Haris juga membuka selebar-lebarnya pintu bagi rakyat kecil yang membutuhkan bantuan hukum.

“Kami dari KASTA mengatakankepada siapapun yang melakukan pendzoliman kepada rakyat maka kami siap bersama rakyat untuk melakukan pembelaan. Termasuk upaya-upaya hukum, Alhamdulillah di KASTA sudah banyak anggotanya yang berprofesi sebagai advokat resmi. Kami siap memberikan bantuan hukum tanpa meminta pembiayaan sepeserpun untuk rakyat”, ucapnya lantang.

KASTA NTB akan terus memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab bersama komponen masyarakat lain dan pemerintah. KASTA NTB tidak pernah takut menegakkan kebenaran dan tidak pula tunduk terhadap aturan yang mendiskriminasi rakyat kecil.

“Tentu saja sebagai warga Negara harapan kita tentu penegakkan hukum tidak boleh diskriminatif. Seharusnya berlaku adil dan tidak perlu diharapkan. Apalagi ketika mereka rakyat miskin, hukum menjadi sangat tajam. Tetapi ketika bersentuhan dengan aparatur Negara, kemudian hukum ini menjadi seolah tumpul” tutupnya.

RAKERDA yang dihadiri oleh 220 pengurus KASTA NTB se-Pulau Lombok itu berlanjut sampai usai. Dengan semangat yang konstruktif, KASTA NTB selalu lantang menyuarakan ketidak adilan yang mereka temukan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini, KASTA NTB selalu aktif dan eksis mengawasi dan melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan pemerintah daerah NTB dan ikut serta menyuarakan masalah-masalah nasional.