Mataram – Pemerintah provinsi NTB serius menjajaki rencana pembangunan pembangkit listrik (PLT) tenaga biomassa dengan Denmark. Jika terlaksana maka proyek pembangunan PLT ini jadi yang pertama kalinya di Indonesia.

“We are serious to manage this biomass project investment and had prepared any of needs with the central government”, ujar Gubernur DR Zulkieflimansyah saat membahas rencana investasi ini melalui virtual meeting dengan Dubes Denmark, Lars Bo Larsen.

Seperti diketahui, sejak 2019 Denmark telah menyatakan keinginannya untuk melakukan investasi PLTBiomassa di NTB. Gubernur menyatakan, keseriusan pemprov NTB untuk pembangunan PLTBiomassa ini mengingat NTB kini memiliki banyak event skala internasional seperti MotoGP, Superbike, L’etape dan lainnya yang menjadi magnet perhatian dunia yang harus memiliki terobosan berkelas. NTB ingin menunjukkan pariwisata sebagai prioritas juga berlabel green tourism dan green energy.

Gubernur menambahkan, rencana investasi ini sedang berproses di pemerintah pusat di Menteri Keuangan begitupula dengan PT GNE yang siap berpartner dengan PT Kaltimex dan PLN.

Duta besar Denmark untuk Indonesia yang baru, Lars Bo Larsen mengatakan, di tengah pandemi Covid 19 seperti sekarang, investasi maupun proyek proyek untuk pemulihan ekonomi justru harus dimulai sekarang. Proyek Biomassa di Lombok, NTB dikatakannya adalah salah satu prioritas kerjasama pemerintah Denmark dan Indonesia.

“During this pandemic actually it is a good opportunity to do something as this investment. Global financing is an issue and i think this biomass projet is one of our start to have cooperation with Indonesia and NTB”, jelas Lars.

Diskusi virtual ini dihadiri pula oleh Direktur DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance), Annemmette Ditlevsen, Thomas C Henriksen, Head of Energy Kedubes Denmark, DR Saleh Abdurrahman, Staf Ahli Menteri ESDM dan CEO PT GNE, Samsul Hadi dan Widi Pancono, Advisor and Business Development PT Kaltimex untuk membahas progress kerjasama dan fakta lapangan (finding fact) diantara stakeholder.

hms