Ini Kriteria Lengkapnya

Mataram – Menyongsong pasar global menuju gelaran even MotoGP Mandalika 2021 mendatang, Pemprov NTB siapkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memetik peluang ekonomi dari gelaran tersebut. Namun meski demikian, dibutuhkan meningkatan kualitas produk UMKM yang nantinya akan memperkuat brand dari produk daerah selaku tuan rumah. Salah satunya dengan menyematkan sertifikasi halal, terhadap setiap produk UMKM.

Ketua Pelaksana LPPOM MUI di NTB, Hj. Rauhun SE pada Kamis (10/9) menyampaikan dukungannya terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM yang akan menyambut kedatangan ribuan wisatawan saat MotoGP 2021 nanti berlangsung di Mandalika Lombok. Ia mengatakan pihaknya siap untuk melakukan pembinaan, pelatihan menuju sertifikasi halal tersebut bagi UMKM.

“LP-POM MUI adalah satu-satunya Lembaga Sertifikasi Halal terakreditasi KAN dan telah mendapatkan penetapan sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan halal dengan SK Nomor : 177 Tahun 2019 Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BP BJH). Jadi kami siap melakukan proses pemeriksaan halal terhadap pelaku UMKM NTB khususnya dalam rangka mendukung NTB sebagai tuan rumah gelaran MotoGP di Mandalika,” katanya.

Rauhun menjelaskan bahwa LPPOM MUI memiliki auditor yang berkompetensi dengan menjamin standar mutu pelaksanaan pemeriksaan halal, yang mengacu kepada 11 kriteria HAS 23.000 atau Sistem Jaminan Halal 23.000 miliknya LPPOM MUI. Bersama dengan pemerintah daerah serta unsur terkait, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM ini pasalnya akan segera disiapkan sejalan dengan persiapan perhelatan MotoGP mendatang.

Ia mengatakan untuk tahap awal, pihaknya akan melakukan kegiatan Pelatihan Sistem Jaminan Halal kepada pelaku UMKM, mengingat pelaku UMKM di NTB dinilai masih minim informasi tentang bagaimana sebenarnya prosedur kebijakan tentang sertifikasi halal. “Yang perlu kita dipahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya lembaran sertifikat tapi merupakan sebuah jaminan proses yang dilakukan oleh pelaku UMKM telah sesuai dengan ketentuan syariat islam,” jelasnya.

Nantinya bentuk jaminan yang diberikan oleh pelaku UMKM berupa sistem jaminan halal di internal perusahaan. Bagi LPPOM MUI implentasi sistem jaminan halal itu harus mengacu 11 kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23.000 LPPOM MUI.

“Sebanyak 11 kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23.000 LPPOM MUI menjadi acuan bagi perusahaan untuk membuat manual atau sistem jaminan halal di masing-masing perusahaan. Itu yang ingin kita berikan pemahaman kepada masing-masing pelaku UMKM di NTB sehingga ke depannya bisa memberikan jaminan apabila kemudian memiliki sertifikasi halal dapat dipastikan selama berlaku sertifikasi halal mereka melakukan aktivitas produksi produknya sesuai dengan syariat Islam, khususnya bahan-bahan itu tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang diharamkan atau fasilitasnya tidak ada lagi yang bersentuhan dengan najis atau hal-hal yang diharamkan,” ucap Rauhun.

Kriteria Sertifikasi Halal pelaku UMKM

Materi HAS 23.000 ini merupakan pedoman implementasi jaminan halal bagi perusahaan. Kriteria pertama kebijakan halal dari perusahaan, kemudian yang kedua adalah tim manajemen halal. “Kalau istilah dalam undang-undang itu setiap perusahaan harus memiliki penyelia halal.
Kalau istilah kita lebih luas bahwa di setiap perusahaan harus memiliki tim yang mencakup seluruh aktivitas kritis dalam perusahaan yang akan melakukan pengendalian terhadap seluruh proses produksi,” kata Rauhun.

Kemudian ada pelatihan dan edukasi, lanjutnya. Dimana kriteria produk itu harus sesuai dengan kriteria HAS yang salah satunya adalah tidak menggunakan nama-nama produk dan bentuk yang mengarah kepada kesyirikan atau menggunakan nama-nama yang diharamkan atau bentuk dari hewan yang diharamkan.

Sementara untuk kriteria bahan, perusahaan harus bisa menjamin bahan-bahan yang digunakan terbebas dari bahan babi dan turunannya dan bahan-bahan lain yang diharamkan.

Rauhun menyampaikan kriteria berikutnya adalah prosedur tertulis aktivitas kritis. Dimana semua aktivitas kritis itu harus mengacu kepada manual yang telah dibuat perusahaan, sehingga menjamin semua aktivitas dalam jangka panjang dapat menjamin kehalalan produk. Karenanya ia mengharapkan pada prosedur kriteria kritis ini setiap perusahaan harus memahami dengan benar agar sistem deteksi yang diterapkan dapat berjalan.

“Nah kemudian setelah prosedur aktivitas kritis, kriteria berikutnya adalah kriteria kemampuan telusur. kalau pada kriteria kemampuan telusur ini adalah setiap proses di dalam perusahaan itu harus mampu ditelusuri alurnya dari sebuah produk sampai proses di belakangnya, jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di tengah jalan kita bisa menelusuri apa penyebabnya seperti apa. Jika ada penggunaan bahan babi dan turunannya yang tidak ditahu oleh perusahan karena melekat menjadi unsur bahan lain yang digunakan oleh perusahaan itu perlakuannya seperti apa? Nah itu oleh sistemnya mampu ditelusuri, itu berada di produk yang mana dan di produksi kapan,” paparnya.

Kriteria selanjutnya adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Setiap produk yang sudah terlanjur menggunakan bahan yang diharamkan dipastikan tidak dijual atau boleh dijual tapi kepada konsumen non muslim.

Selain itu perusahaan juga harus melakukan audit internal, terhadap implementasi sistem di perusahaan yang lakukan minimal 1 kali dalam 6 bulan. Kemudian terdapat kriteria kaji ulang manajemen. Dimana perusahaan diwajibkan minimal setiap akhir periode akhir tahun melakukan review, tentang titik lemah dari sistem yang di lakukan. Khususnya dalam kaitan menjamin proses yang dilakukan perusahaan sesuai dengan ketentuan syar’i.

“Nah itulah menjadi dasar atau pedoman bagi LPPOM MUI atau bisa dikatakan sebagai standar mutu dalam proses pemeriksaan yang dilakukan LPPOM MUI. Sehingga hasil pemeriksaan LPPOM MUI dapat dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.

Dalam perkembangan pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia saat ini proses pendaftaran dilakukan oleh BPJPH dan selanjutnya pemeriksaan halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal akriditasi BPJPH seperti LPPOM MUI yang telah ditetapkan sebagai pemeriksa halal. Penetapan fatwa oleh MUI juga harus dilakukan dalam bentuk ketetapan halal, sehingga berdasarkan ketetapan halal tersebut nantinya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal bagi pelaku usaha.

“Nah itulah perkembangan kebijakan dan prosedur sertifikasi halal terbaru. Sedangkan bagi LPPOM MUI sebagai pemeriksa halal melaksanakan peran dan fungsinya sesuai KMA 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Standar mutu acuan proses pelaksanaan pemeriksaan halal kita adalah mengacu pada sistem jaminan halal HAS 23.000 dengan 11 kriteria yang sudah sebutkan tadi,” tandas Rauhun.

aNd