Bersikap tidak humanis, hingga wartawan juga nyaris digebukin

Mataram – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda NTB, sesalkan aksi premanisme yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja provinsi NTB terhadap seorang wartawan media cetak bernama Muhammad Arif saat sedang meliput unjukrasa yang berujung bentrok di areal Kantor Gubernur NTB pada Senin (24/8).

IJTI NTB menilai pola pengamananan jalannya unjukrasa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB itu tidak mengedepankan tindakan persuasif oleh Sat Pol PP yang berjaga. Dimana dalam kondisi yang terjadi dilapangan para pengunjukrasa dari kalangan mahasiswa itu pasalnya tidak melakukan tindakan anarkis, yang mengganggu kenyamanan publik.

“Siapapun berhak menyampaikan aspirasi, asalkan semuanya dilakukan sesuai aturan. Tidak boleh dihalangi, apalagi disikapi dengan cara tidak Humanis, dan menunjukkan praktik kekerasan di era keterbukaan informasi sekarang ini,” kata Ketua IJTI NTB Riadis Sulhi saat dikonfirmasi di Mataram pada Senin (24/8).

Sebagai organisasi profesi, ia mengatakan bahwa IJTI NTB mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Oknum petugas satpol PP yang telah melakukan tindakan tidak menyenangkan, dan bahkan melancarkan kekerasan khususnya terhadap wartawan.

Riadis mengatakan, meskipun hal tersebut terjadi dalam kondisi caos penanganan aksi demonstrasi, namun petugas harusnya tidak arogan dan mengedepankan emosi dalam bertugas. Sejatinya selaku aparatur pengamanan harus tetap proporsional melakukan tugas pengaman dan tidak reaktif terhadap siapapun yang menyampaikan aspirasi, terlebih bagi profesi kerja jurnalistik.

“Jurnalis dilindungi undang undang dalam melaksanakan tugas peliputan, ada pasal 40 tahun 1999, tidak boleh ada tindakan kekerasan, di dalamnya juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menghalangi tugas dan melakukan kekerasan terhadap wartawan,” tegasnya.

Meski memahami atmosfir unjukrasa dan suasana caos yang terjadi, namun IJTI mendesak agar dilakukan sejumlah langkah klarifikasi oleh Oknum petugas berikut instansi tempatnya bernaung.

IJTI NTB meminta instansi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan klarifikasi dan meminta maaf tentang insiden kekerasan yang terjadi dan menimpa wartawan media cetak bernama Muhamad Arif.

Dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, IJTI NTB mendorong dilakukannya langkah pembinaan, menyusul diterapkannya sanksi tegas kepada oknum yang melakukan tindakan kekerasan atau bertindak diluar prosedur tugas.

“Kami mendukung penuh hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah,” ucap Riadis menambahkan.

IJTI-NTB