Lombok Timur – Isu bibit lobster masih terus menggelinding baik ditengah para masyarakat nelayan maupun dikalangan pemerintah. Asosiasi Nelayan NTB pun angkat bicara terkait polemik Permen Kelautan dan Perikanan dari benih lobster tersebut.

Ketua Asosiasi Nelayan NTB Taufik Hidayat menjelaskan ada sejumlah kejanggalan dan persoalan dari Permen KP No. 12 tahun 2020. Kejanggalan ini menjadi bukti betapa pemerintah tidak tegas terhadap pengawasan dilapangan.

“Ini bisa kita lihat dari tidak adanya penindakan terhadap perusahaan yang tidak memiliki nelayan binaan dan tempat budidaya,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, terdapat potensi kerugian negara dari penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) pada Permen KP tersebut. “Apalagi jika ditelisik lebih jauh bahwa ada dugaan potensi kerugian negara milyaran rupiah dari permainan penerbitan SKAB. Modusnya Barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di SKAB,” jelas Taufik.

Dia meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk tidak menerbitkan SKAB bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan Permen KP Nomor 12.

“Untuk itu kami Meminta kepada semua Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se NTB untuk tidak menerbitkan SKAB terhadap perusahaan yang tidak mengikuti aturan sesuai Permen KP No. 12 Tahun 2020 dan melibatkan lembaga publik untuk melakukan faktualisasi terhadap jumlah BBL yang di eksport,” tegasnya.

Taufik Hidayat juga meminta kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan se NTB agar melakukan verifikasi Fakual terhadap kelompok nelayan, agar nelayan tidak dirugikan. “Perusahaan ini harus jujur, mana kelompok nelayan mereka? buka ke publik agar semua transparan sehingga nelayan dan pemerintah tidak di rugikan,” ucapnya.

Dia juga meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Permen KP tersebut.

Formasi