Mataram – Buntut dari kisruh lahan antara warga RT 10 Babakan Kebon Kota Mataram dengan pengusaha Tanah Kavling sampai di meja sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram. Karena dianggap tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, warga dan pengusaha kavling Bambang Khalid menggelar mediasi dengan ditengahi Ketua dan Anggota DPRD Kota Mataram serta unsur Pemkot Mataram terkait pada Rabu (1/7).

Mediasi yang cukup alot itupun melahirkan beberapa poin kesepakatan, diantaranya agar aset jalan yang dilewati kaplingan Bambang Khalid dari perumahan Mega Indah memiliki implikasi nilai jual tertentu, sehingga pihak pengapling dianggap perlu melakukan negosiasi secara bisnis dengan pihak perumahan Mega Indah. Selain itu pihak pengapling supaya mencermati peraturan yang ada dan hal-hal yang dipersyaratkan untuk dipenuhi.

Sementara dalam hal kompensasi agar diarahkan untuk kepentingan umum. Karena tidak ada kompensasi untuk pribadi. Berikutnya pengapling tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dilahan sengketa tersebut hingga masalah sosial tuntas dan perijinan diselesaikan. Selain itu juga jalan yang dilalui atau berada dalam kawasan lahan tersebut telah menjadi koneksi, oleh karena itu warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak baik seperti membangun tembok dan sebagainya.

Dan sejak mediasi dilakukan, masalah kaplingan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Kota Mataram.

“Kami meminta untuk saudara Bambang menyelesaikan segala permasalahan yang ada dan mematuhi kesepakatan Rapat hari ini,” ujar Ketua RT 10 Babakan Kebon, Lalu Sahabudin.

Sementara pihak dari Pengusaha Tanah Kavling Bambang Khalid mengatakan akan mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah disepakati pada rapat tersebut.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah beritikad baik untuk memberikan kompensasi kepada warga dengan menyediakan lahan kurang lebih 2 are untuk digunakan membangun mushola.
Namun dalam pertemuan tersebut terungkap fakta, dimana masalah kemudian muncul lantaran keinginan sejumlah warga tidak sejalan dengan pengusaha kaplingan. Sebab, selain fasilitas umum, warga juga meminta pihak pengusaha membayar dana kompensasi sebesar Rp 500 juta. Permasalahan kemudian berlarut hingga sempat terjadi aksi penembokan jalan oleh oknum warga, beberapa waktu lalu.

“Akan patuh pada Hasil kesepakatan kita hari ini,” ungkapnya.

Meski demikian Wakil ketua DPRD Kota Matar I Gede Sudiarta kembali meminta secara tegas agar Warga RT 10 Babakan Kebon serta Pengusaha Tanah Kavling untuk mematuhi hasil dari kesepakatan rapat.

“Jangan sampai yang sudah kita sepakati tidak sama-sama dipatuhi, disini iya tapi dibelakang berbeda, azasnya untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup musyawarah tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi berharap kedua belah pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kesimpulannya tidak Boleh ada pertentangan dilapangan, hindari tindakan yang berpotensi menimbulakan Gesekan, Jika ada permasalah untuk tetap saling berkoordinasi,” tutupnya.

Dbd