Mataram – Setelah beberapa waktu lalu pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di wilayah Nusa Tenggara Barat tetap mengalami peningkatan. Guna memutus rantai penyebaran Covid-19, berbagai kalangan di NTB menegaskan agar masyarakat NTB tidak menggelar pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H (Hijriyah) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB H. Saiful Muslim menegaskan, agar pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Fitri tidak digelar di masjid, mushalla maupun di lapangan.

“Mohon dengan hormat kepada seluruh umat Islam Nusa Tenggara Barat, untuk kita bersama-sama tidak melaksanakan Shalat Idul Fitri di masjid, di mushalla atau di lapangan, tetapi kita laksanakan Shalat Idul Fitri tahun ini di rumah kita masing-masing bersama keluarga,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB TGH. Masnun Tahir, juga menganjurkan hal yang sama dengan Ketua MUI NTB.

“Terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri tahun 1441 Hijriyah, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk melaksanakan takbiran dan Shalat Idul Fitri di rumah, sesuai dengan anjuran ataupun imbauan dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati/Walikota, dan Aparatur Pemerintah yang lainnya dalam suasana kekeluargaan dan suasana damai dengan persahabatan,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu dipandang perlu dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19 yang semakin memprihatinkan. Ketua PW organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan di dunia itu menegaskan, agar segenap masyarakat NTB khususnya warga Nahdliyin, untuk mengikuti protokol dan arahan dari pemerintah maupun ulama dan mengajak untuk melaksanakan Idul Fitri di rumah.

“Itu tidak mengurangi kekhusyu’an dan kebahagiaan kita bersama keluarga. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan Idul Fitri kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala,” ajaknya.

Sementara itu, tokoh adat dan budayawan Lombok HL. Muhammad Putria yang dikenal sebagai Datu Siledendeng, mendukung anjuran pemerintah dalam pelaksanaan Idul Fitri 1441 H/2020 M.

“Kepada seluruh masyarakat Gumi Sasak Lombok, pelungguh-deweq (bahasa Sasak untuk mebuatakan ‘Anda-saya’, red) wajib untuk pertama patuh terhadap seluruh keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota,” tegasnya.

Selanjutnya, angggota Majelis Agung Raja Sultan sekaligus Dewan Pembina Forum Silaturrahmi Keraton Nusantara itu mengatakan, guna memutus penyebaran Covid-19 masyarakat juga harus melaksanakan semua protokol kesehatan, yang telah ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

“Secara budaya pelungguh-deweq harus tetap hindari tempat-tempat keramaian, besoq bersih ime-nae (cuci bersih tangan dan kaki, red), kalau kita berpergian selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain,” tutupnya.

Sementara Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal melalui Kabid Humas Kombes Pol. Artanto saat dikonfirmasi terpisah menyampaikan, pencegahan pandemi Covid-19 tidak akan pernah berhasil apabila tidak didukung penuh oleh segenap elemen. Karenanya kedisiplinan dan ketaatan pemerintah sangat diperlukan untuk memutus rantai pandemi.

“Karena itu, mari kita ikuti apa yang telah dianjurkan oleh MUI, NU, dan tokoh masyarakat kita di NTB ini. Semoga wabah ini segera dapat tertangani, dan aktifitas kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Amin..,” tutup Kombes Artanto.