Mataram – Guna memacu produktivitas UMKM/IKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan paket stimulus ekonomi Covid-19 kepada UMKM/IKM di NTB.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat menggelar rakor dengan seluruh jajaran OPD pada Jumat (15/5) menyampaikan jika ada tiga poin dalam Stimulus ekonomi tersebut yakni membeli dan mengunakan produk IKM lokal, penciptaan lapangan kerja dan padat karya, serta bantuan pekerja dan dunia usaha terdampak.

Gubernur mengatakan, pemberian paket stimulus ekonomi kepada UMKM/IKM di masa pandemi Covid-19 ini, bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan produktivitas UMKM/IKM di daerah. Harapannya agar dapat memenuhi pasokan kebutuhan lokal kita di NTB. Khususnya untuk paket JPS Gemilang II yang semuanya serba lokal.

Pemberian paket stimulus ekonomi yang diusulkan berupa bantuan industrialisasi permesinan produksi, bantuan bibit bahan baku dan pupuk atau pakan. Dengan adanya stimulus ini, diharapkan geliat industrialisasi UMKM/IKM di daerah akan terus mengalami peningkatan, sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan lokal kita di NTB.

“Seperti telur, kita hanya baru mampu menyediakan 600 ribu saja, padahal kebutuhan lokal kita saja sebanyak 1,3 juta telur,” ungkapnya.

Doktor Zul menegaskan bahwa UMKM/IKM kita harus berbasis industrialisasi. Untuk itu ia berharap paket stimulus ekonomi berupa mesin produksi ini, nantinya juga melibatkan IKM dan sekolah SMK yang memiliki jurusan permesinan.

“Saat ini kita hanya skala kecil menggunakan mesin perkakas, yaitu mesin bubut untuk membuat mesin,” tentangnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur meminta, agar di tengah keterbatasan finansial akibat dari adanya wabah Covid-19 ini, Kepala OPD dapat lebih aktif dalam membangun komunikasi dan jaringan untuk mencari investor yang tertarik berinvestasi di NTB. Tentunya dengan memberikan insentif seperti kelonggaran pajak, ketersediaan lahan dan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

“Kepala OPD bisa mengambil peran sebagai fasilitator untuk menarik minat investor berinvestasi di daerah kita,” ujarnya.

Selain itu, untuk keberlangsungan aktivitas produksi UMKM/IKM kita di NTB, Gubernur meminta agar mampu memberikan jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Hal ini agar kegiatan produksi dapat terus berjalan. Dalam hal ini gubernur meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan serta OPD lainnya untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan untuk Produksi UMKM.

Namun, kalau industri UMKM kekurangan bahan baku, Gubernur juga mempersilahkan untuk mengambil bahan baku dari luar NTB. “Jadi kita tidak anti dengan bahan baku dari luar,” katanya.

Sementara itu untuk pemasaran, setiap kepala OPD diminta untuk membangun komunikasi dengan industri-industri yang sudah berskala besar. Karena industri besar juga bisa dijadikan mitra untuk membantu memasarkan hasil produksi UMKM/IKM kita. “Kita jangan anti atau memusuhi industri besar, karena mereka juga bisa membantu kita dalam memasarkan hasil produksi kita,” pungkasnya.

Hms