Mataram – Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020 lalu. Putusan judicial review MA tersebut direspon praktisi hukum Prof. Dr. Kurniawan, SH. MHum., harus segera dilaksanakan BPJS Kesehatan, untuk menjawab keresahan masyarakat yang saat ini masih dibayangi biaya selangit untuk fasilitas kesehatan dari pemerintah.

Ditemui pada Kamis (12/3) Wakil Rektor II Universitas Mataram yang juga praktisi hukum ini menegaskan jika putusan MA itu berlaku sejak ditetapkan. Sehingga BPJS Kesehatan pun harus segera mengembalikan draft iuran normal agar tidak memberatkan masyarakat pemegang kartu jaminan kesehatan.

“Saya sangat dukung apa yang dilakukan Mahkamah Agung. Sebagai negara hukum maka mau tidak mau suka atau tidak suka, putusan MA itu harus dilaksanakan. Sebagaimana arah negara sebagai negara hukum,” katanya.

Bahkan dalih belum diterimanya putusan MA, disampaikan Kurniawan tidak bisa dijadikan alasan bagi BPJS Kesehatan untuk belum mengembalikan iuran masyarakat seperti semula. Iapun mendorong agar putusan itu segera dilaksanakan agar tidak merugikan masyarakat, karena sejatinya putusan itu merupakan yang tertinggi sehingga menutup upaya hukum lanjutan lain yang bisa ditempuh oleh BPJS Kesehatan untuk mempertahankan kebijakannya.

“Ini harus segera dilaksanakan. Terhadap judicial review maka harus diberlakukan. Kami mendorong agar BPJS Kes segera melaksanakan itu. Tidak ada upaya hukum lain lagi setelah putusan yang dikeluarkan MA, terlepas dari apapun pertimbangannya terhadap regulasi ataupun kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan anggarannya itu,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan jika keresahan masyarakat terhadap dikaburkannya nilai iuran setelah putusan MA dapat berbuntut kepada tintutan. Warga masyarakat pemegang kartu JKN BPJS Kesehatan, dapat melakukan tuntutan jika putusan MA tersebut tidak segera di indahkan dengan dasar mahalnya tarif yang masih diberlakukan. “BPJS terancam bisa dilaporkan, dituntut atau upaya hukum lainnya jika tidak melaksanakan putusan MA itu sejak dinyatakan inkrah. Karena ya jelas seperti manarik pungutan liar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Kurniawan.

aNd