Mataram – Kontroversi perubahan nama Bandara Internasional di Lombok direspon Anggota Komisi V DPR RI dapil NTB, Suryadi Jaya Purnama (SJP). Saat ditemui dalam agenda resesnya di Mataram pada Senin (27/1), politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar pihak – pihak yang memiliki hubungan psikologis dengan perubahan nama bandara itu bertemu langsung, dan menarik solusi dari permasalahan agar tidak terus berlarut.

“Saran saya pihak – pihak langsung yang berhubungan secara psikologis ini bertemu. Karena saya melihat ada hubungan psikologis secara historis dengan perubahan nama bandara dari dua pihak,” ujarnya.

SJP menilai perubahan nama bandara sudah biasa dilakukan disejumlah daerah provinsi. Penyematan nama pahlawan nasional pada nama bandara merupakan bentuk penghargaan yang sejatinya tidak untuk dibuat polemik. Ia mengatakan jika perubahan nama bandara seharusnya sudah bisa di eksekusi oleh pihak Angkasa Pura setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) langsung.

“Di setiap daerah provinsi lain, sudah lumrah bandara itu mengangkat nama pahlawan di daerahnya. Tapi masalahnya bukan pada administrasi tapi pada masalah psikologis yang secara historis tidak bisa dilepaskan,” katanya.

Menarik benang merah yang terjadi didaerah, SJP mengomentari sejumlah aksi masa yang akhirnya mencuat sebagai buntut dari perubahan nama bandara. Menurut SJP, Pemda melalui Gubernur ataupun Wakil Gubernur NTB tak memiliki wewenang kuat terhadap perubahan nama bandara itu, namun rekomendasi dari DPRD NTB diperlukan sebagai syarat legitimasi persetujuan yang mewakili warga masyarakat NTB.

“Alurnya dengan sudah dikeluarkannya SK oleh Kementerian Perhubungan bisa langsung di eksekusi oleh pihak Angkasa Pura. Pemda tidak ada kaitannya tetapi rekomendasi dari DPRD NTB secara legitimasi mungkin dibutuhkan,” tandasnya.

aNd