Mataram – Penurunan angka kemiskinan yang signifikan di NTB pada periode Maret hingga September 2019 lalu, disikapi pemerintah provinsi dengan melakukan evaluasi program pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan intervensi pasar. Dua hal tersebut dilakukan agar semakin memacu semangat pemda untuk mengurangi angka penduduk miskin, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat rapat bersama Badan Pusat Statisitk NTB, Sekretaris Daerah dan para kepala OPD di ruang kerja Wakil Gubernur pada Jumat (24/1), meyakini kemiskinan akan berkurang jika dapat mengidentifikasi penyebab kemiskinannya.

“Kita membutuhkan data seperti yang dirilis oleh BPS untuk melakukan treatment (perlakuan) dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan kemudian menggunakan data sektoral yang ada di OPD terkait agar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut data yang dirilis BPS NTB, pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu jiwa, atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk. Sementara, berdasarkan data September 2019, penduduk miskin NTB turun menjadi 705,68 ribu jiwa atau 13,88 persen.

Kepala BPS NTB, Suntono menjelaskan, penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68 persen menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia setelah Papua. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan di NTB tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen. Sementara, penduduk miskin di daerah perdesaan NTB sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen.

“Penurunan angka kemiskinan ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Namun demikian, kemiskinan adalah sesuatu yang bersifat multidimensi sehingga dibutuhkan kerja bareng semua pihak,” kata Suntono.

BPS menentukan garis kemiskinan dengan metodologi pendekatan pengeluaran masyarakat dan bukan pendapatan. Ini sesuai dengan survey PBB dan telah dipakai sejak 1998 karena lebih realistis menggambarkan tingkat ekonomi masyarakat dan lebih konsisten jika dilakukan perbandingan dari waktu ke waktu. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik negara berkembang seperti Indonesia dimana informasi soal pendapatan lebih sulit karena didominasi oleh sektor informal.

“Karena kalau seseorang sudah keluar dari garis kemiskinan akan lebih mudah mengangkatnya dari jebakan kemiskinan karena factor mental dan perilaku seperti konsumsi rokok yang menjadi urutan ketiga dalam daftar konsumsi rutin masyarakat,” tambah Suntono.

Angka penurunan kemiskinan disebabkan beberapa faktor diantaranya keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Data BPS menunjukkan, hingga Desember 2019, inflasi di NTB mencapai 1,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang target inflasi pemerintah di angka 3,5 atau kurang lebih 1 persen. Faktor lain adalah terjaganya Nilai Tukar Petani (NTP). Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, terjaganya NTP ini membuat konsumsi penduduk juga terkatrol.

Suntono juga menyebutkan NTP NTB yang naik 4,16 persen dalam satu tahun mengindikasikan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan masyarakat pertanian NTB.

Faktor Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB juga menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan. BPS mencatat, PDRB NTB selama setahun terakhir mencapai Rp120 triliun. Hingga triwulan ketiga 2019, PDRB NTB tumbuh sebesar 5,41 persen.

Penyaluran dana desa dan kemajuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam pertumbuhan PRDB NTB.

“Berdasarkan data September 2019, gini ratio di NTB berada di 0,374, turun 0,005 poin jika dibandingkan data Maret 2019 yang sebesar 0,379,” ungkap Suntono.

Adapun program pengentasan kemiskinan seperti dikatakan Kepala Dinas Sosial, Wismaningsih Drajadiah, bahwa keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan sosial sudah berkurang sebanyak 1877 kepala keluarga dari data 461.460 di 2019. Pada tahun ini ada sebanyak 304.000 KK penerima Bansos, sehingga pihaknya akan melakukan asistensi bersama perangkat desa dalam penyalurannya agar lebih maksimal.

Sekretaris Daerah, Lalu Gita Aryadi menambahkan, hasil asesmen OPD soal kualitas data masih rendah. “Perlu atensi rilis data dari BPS untuk menentukan langkah. Terkait inflasi dan intervensi pasar, sedini mungkin bisa dideteksi jika terjadi gejolak harga agar treatment tepat,” kata Gita.

com_info