Mataram – Gubernur NTB Zulkieflimansyah, bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 di Lombok pada Selasa (26/11).

Di hadapan inspektur kabupaten/kota se-NTB dan Forkompinda Provinsi NTB, Gubernur mengatakan bahwa tugas inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan. Akan tetapi lebih kepada pembinaan dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan. Agar bisa dengan cepat melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini.

Gubernur mengingatkan sifat manusia ini tidak sepenuhnya rasionalitas. Oleh karena itu dalam hal upaya pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.

Gubernur NTB mengharapkan agar inspektorat membangun relasi personal. Sehingga segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan juga didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama.

Tentang pengawasan, Gubernur sangat berterimakasih, karena menurutnya hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk mempermudah hadirnya dunia investasi di Indonesia. “Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya investasi, sangat simpel formula ekonominya,” ujarnya.

Begitu juga dengan di daerah, aparat penegak hukum diminta untuk mengawasi apabila ada investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission. “Karena betapa pentingnya investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia ini,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Irjen Kemedagri mengatakan bahwa Kepala Daerah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah. Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, ia mewajibkan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Selain itu untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah. Akan dilakukan upaya penataan dan kebijakan pemerintah, dalam merefungsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Karena menurutnya keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Untuk itu, ia meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), agar meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembinaan dan pencegahan penyimpangan di daerah.

“APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya.

Ia sangat mengapresiasi Kehadiran Gubernur NTB dalam Rakorwasda tersebut. Menurutnya kehadiran Gubernur merupakan bukti dan wujud dari keseriusan dalam mencegah korupsi di lingkup pemerintah Provinsi NTB.

Hms