Mataram – Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah hadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Daerah di Mataram pada Sabtu (31/10). Jakstrada mencakup perhitungan neraca pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan dan pendauran ulang serta neraca penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah serta proses akhir.

Dalam kesempatan ini Wagub NTB menegaskan, sekaligus mengingatkan bahwa sampah bukanlah penyebab musibah, bukan juga penyebab penyakit, bukan penyebab kebakaran dan juga banjir. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola sampah, dalam hal ini mengkampanyekan pilah sampah mulai dari rumah.

“Kemauan kita sama, yang dibutuhkan memang dana tapi itu bukan yang pertama dan prioritas, yang penting adalah menyamakan frekuensi kita. Sampah diselesaikan dari hulu, sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan menghasilkan,” ungkapnya.

Wagub menekankan bahwa menyamakan frekuensi itu tidak mudah. Terlebih bagaimana menyamakan frekuensi antara kabupaten kota di NTB untuk menempatkan masalah sampah sebagai masalah bersama.

“Saya selalu tekankan pada Dinas LHK Provinsi untuk tangani ini secara keseluruhan, bagaimana hutan kita bisa ditanami. Bagaimana cara mewujudkan itu semua, harus ada Perda, Pergub, Perbup, Perwal, supaya kita sebagai pemerintah punya landasan hukum yang kuat, dan Jakstrada ini harus selesai,” tegas Ummi Rohmi.

Menurutnya, hal sederhana yang dapat dilakukan, dapat dimulai dengan pilah memilah sampah, memilah sampah organik dan anorganik dari rumah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah sinkronisasi target Jakstrada NTB dengan Jakstrada Kabupaten/Kota. “Kami juga sudah menetapkan target dalam RPJMD terkait program Zero Waste 2023,” tandasnya.

Tahun ini juga diharapkan seluruh desa dan kelurahan memiliki Bank Sampah minimal satu di tiap dusunnya.

Hms