Pemerintahan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, sangat serius membawa NTB menjadi daerah gemilang dan benar – benar ingin menjadikan semua berkembang dengan kwalitas tinggi. Hal itu dibuktikan dengan adanya penerapan aplikasi E-Kinerja dalam proses kerja pemerintahannya, yang menitikberatkan pada sistem kerja yang dinilai terencana dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan.

E-kinerja ini bertumpu pada proses dan kecakapan SDM dalam merealisasikan progaram setiap satuan perangkat kerja yang digawanginya. Namun tentunya diawali dengan perencanaan yang baik disetiap SKPD yang telah dihimpun oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).

Guna memastikan proses ini berjalan dengan baik maka pemerintah daerah menerapkan E-kinerja yang diaplikasikan dengan balanced scorcard (kartu berimbang) yang biasa digunakan dalam dunia perusahaan dengan tujuan mendapatkan kepastian keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankanya.

Dan penerapannya pada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, tentu bertujuan untuk memastikan hasil kerja pemerintah dapat dirasakan oleh rakyat NTB. Karena salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pada rakyat hingga rakyat dapat merasakan dan mengenyam hasil pembangunan dan kerja yang dilakukan oleh   Gubernur melalui perangkat daerah. Serta tentunya E-kinerja yang dioperasionalkan dengan BSC ini bertujuan untuk mewujudkan enam visi misi NTB Gemilang. Diantaranya:

  1. NTB tangguh dan mantap
  2. NTB bersih dan melayani
  3. NTB sehat dan cerdas
  4. NTB asri dan lestari
  5. NTB sejahtera dan mandiri
  6. NTB aman dan berkah

Ditahun 2020 terdapat 4 program prioritas yang berjalan, yaitu Industrialiasi, Zero Waste, Revitalisasi Posyandu dan Infrasturkur, dan dengan didukung indikator kinerja utama ( IKU ) sebanyak 15 IKU, meliputi Indeks Rasio Bencana Indonesia, IPM , Pertumbuhan Industri, Inflasi, Indeks Kriminalitas, Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi (tanpa logam), Persentase Balita Stunting, Gini Rasio, Indeks Demokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kebahagiaan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Angka Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Gender.

Balanced scorcard adalah sistem yang terdiri dari metodologi, matric, proses, dan sistem teknologi yang digunakan untuk monitor serta mengendalikan kinerja organisasi. Juga merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka mengetahui akuntabilitas serta kinerja organisasi. Sehingga Gubernur sebagai Kepala Daerah, dapat memantau dengan mudah capaian – capaian setiap bulan dari  
setiap satuan perangkat kerja daerah. Dimana akan terpantau kemampuan satu kepala dinas dengan jajarannya, dalam merealiasikan setiap kegiatan dan juga biaya yang telah dihabiskan untuk setiap program.

Sehingga kedepan akan terpantau juga kecakapan setiap kepala dinas dan badan atau lembaga yang ada. Nantinya dalam mutasi SDM dalam kerja kepala daerah, juga akan bertumpu pada kecakapan dan kualitas SDM. “Dengan sistem balanced scorcard ini, itu semua bisa terpantau,”.

Adapun cara kerja dari sistem ini adalah melalui proses input data pada sistem BSC ini, input data berupa sasaran atau program ataupun kegiatan. kemudian input data indikator kinerja yang keduanya dilakukan oleh level atas ke bawah, approval indikator kinerja oleh BAPPEDA kemudian input capaian. Capaian ini diinput setiap bulan januari sampai desember, approval data capaian oleh atasan, dan approval data capaian oleh BAPPEDA , dan input capaian dari level bawah keatas, dan dilakukan oleh perunit kerja.

Penerapan sistem ini akan dapat mengahadirkan persentasi setiap capaian program, dengan diberi pada tiap capaian warna hijau dengan nilai capaian 100%, warna kuning nilai capaian lebih dari 60% kurang dari 80%, warna merah capaian dibawah 60%, warna abu – abu belum ada penilaian, warna putih bersih belum input capaian, dan semua ini nampak pada tabel dashboard BSC tersebut.

Tentu ini menjadi salah satu ikhtiar dan usaha serius membangun NTB agar menjadi Provinsi yang Gemilang. “Dan tentu saya sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, sangat mendukung penggunaan aplikasi ini karena kita ingin menjadi dareah yang berkualitas dan akhirnya gemilang. Karena kinerja menggunakan sistem yang sudah teruji, sehingga ketika operasionalnya baik, hasilnya pun menjadi berkualitas dan baik,”.

Oleh: TGH Patompo Adnan lc, MH. // Ketua Fraksi PKS DPRD NTB