Mataram – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan kritisi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menjalankan program – program pembangunan tidak dengan perencanaan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni tidak tegasnya sosok Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kini telah disahkan menjadi APBD.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Rahmat Hidayat, pembahasan RAPBD diduga sengaja dipercepat untuk mengaburkan jasa pembangunan dari Kepala Daerah terdahulu. Dimana dalam APBD yang telah ditetapkan pada 29 Agustus lalu, tak satupun terdapat program – program pemimpin terdahulu yang dilanjutkan kembali, ketika telah dianggap berhasil memberi kemajuan kepada daerah.

“PDI menolak atau tidak hadir saat pembahasan RAPBD menjadi APBD Paripurna DPRD NTB pada Kamis 29 kemarin. Jangan kita ini dianggap tidak tahu persoalan, kalau saya baca APBD ini ada upaya untuk menghilangkan apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Contoh Gubernur dulu ada Agino (Angka Gini Rasio), Aksano (Angka buta aksara n), BSS (Bumi sejuta sapi) dan sebagainya itu,” terangnya.

Politikus senior ini bahkan menyindir terkait visi NTB Gemilang melalui program zero waste. Program itu menurutnya bisa saja dilaksanakan oleh unsur terkait, sehingga Gubernur ataupun Wakil Gubernur tak perlu harus turun tangan menyuarakan untuk bersih dari sampah.

“Apalagi itu sekarang namanya zero waste oleh Gubernur itu kan bukan urusannya dia tentang sampah. Banyak program unggul yang bisa dilanjutkan untuk NTB. Ini saya ingatkan supaya NTB ini damai, juga karena saya sayang sama Gubernur NTB ini,” ucap Rahmat.

Jika ini terus berlanjut, Rahmat menilai akan ada muatan politis yang biasa disebut dengan politik adu domba. Hal ini dimungkinkan karena adanya sikap untuk membersihkan peranan pimpinan terdahulu terhadap pembangunan tanah kelahirannya. Kehawatiran ini tentu saja menurutnya akan merugikan masyarakat, karena dapat terbentukannya kesenjangan ditengah masyarakat itu sendiri.

“Secara politik jangan sampai ada pikiran politik dan masyarakat NTB ini ada istilah devide et impera. Ini bisa mengadu domba, menganggap yang sudah dijalankan pendahulu sudah tidak ada. Ini saya membaca secara politik, akan ada kesenjangan khususnya di pulau lombok,” katanya.

Meski demikian Rahmat menegaskan bahwa kritikan yang dilontarkannya ini bukan didasari atas suka atau tidak terhadap perseorangan maupun partai politik. Pihaknya sejak awal menolak pembahasan RAPBD karena tidak dimunculkannya kembali program – program terdahulu sehingga terkesan daerah hanya menghambur – hamburkan uang negara.

“Ini tidak sekedar suka atau tidak suka, tentang PDIP menolak pembahasan APBD. Ini bagian dari kami untuk menjaga keberlangsungan dan tatanan pemerintahan di daerah ini,” pungkasnya.

Sementara itu ditemui terpisah Gubernur NTB Zulkieflimansyah membantah jika dalam visi dan misi janji kampanyenya tidak menajutkan program Gubernur terdahulu. Menurutnya nama atau istilah program yang digunakannya dalam program kinerja pemerintah daerah saat ini memang berbeda namun tujuan untuk mencapai pembangunan perekonomian rakyat tetap sama.

Dbd