Lombok Barat – Kewenangan penanganan tambang emas illegal (illegal mining) dan kebakaran hutan, tak sepenuhnya menjadi kewenangan Provinsi NTB. Karenanya pemerintah kabupaten (Pemkab) Lombok Barat turut melakukan upaya penanganan illegal mining di sejumlah wilayah, salah satunya wilayah Kecamatan Sekotong. Rapat pada Senin (26/8) pun digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), guna membahas Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) atau illegal mining tersebut.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan, kendati masalah Peti dan kebakaran hutan merupakan tupoksi pemerintah provinsi, namun dampaknya sagat dirasakan pihak kabupaten/kota. Untuk menangani hal ini, ia meminta pihaknya untuk segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu. Sebagai langkah awalnya adalah, menggelar apel siaga, kemudian sosialisasi menyasar warga yang melakukan kegiatan peti, termasuk menyasar kemungkinan adanya bahan berbahaya (BB) berupa mercury, sianida dan sejenisnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten II Setda Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni menjelaskan, seperti yang disinggung Gubernur NTB saat digelar rapat yang sama, Kabupaten Lombok Barat yang belum bergerak terkait peti ini. Lale juga meminta Kepala Disperindag terkait data mercury dan sianida yang ada di tengah warga penambang. Data ini baik bersifat legal maupun illegal, kemudian dijadikan bahan evaluasi selanjutnya. Bahkan Lale meminta, kegiatan ini supaya dipublikasikan. Tujuannya agar pemerintah Provinsi maklum, Pemkab Lombok Barat tengah melakukan upaya-upaya positif.

“Untuk Humas mohon kegiatan ini dipublikasikan agar provinsi tahu, karena kita sudah melakukan pertemuan ketiga kalinya,” harapnya Lale.

Demikian pula Kapolres Lombok Barat, AKBP Heri Wahyudi menjelaskan, jika Surat Keputusan (SK) tim satgas sudah terbentuk, maka pihaknya langsung action. Namun kata Heri, dalam melakukan kegiatan diutamakan tindakan persuasif.

“Kalau ada kegiatan illegal dengan alasan urusan perut dan urusan makan, tetap kita salahkan. Namun itu kita lakukan sosialisasi dulu,” papar Heri.

Yang penting kata Heri, harus ada regulasi berupa Surat Keputusan (SK). Karena SK ini memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan. Untuk itu baik Dandim 1606/Lombok Barat, Pol PP serta mereka yang masuk dalam tim, segera melalukan tugas yang diawali dengan apel di lapangan Empol Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong.

Di tempat yang sama, Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, H. Isnanto Karyawan menjelaskan, pihaknya sudah menyusun draf SK tim, namun ada beberapa item yang butuh perbaikan.

“SK Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining tinggal ditandatangani pak Bupati, namun ada beberpa item yang perlu dirubah redaksinya,” kata mantan sekretris DPRD Lombok Barat ini.

Hms