Mataram – Upaya Pendampingan bagi Masyarakat merupakan hal penting yang harus terus diupayakan, karena masukan, aduan dan informasi dari masyarakat yang diterima langsung oleh para pemangku kepentingan di pemerintahan, akan menjadi bagian terpenting dalam membangun NTB kedepan.

“Jangan takut menerima kritik, masukan, jangan takut untuk mendengar, Insyallah segala sesuatu tidak ada yang sulit, yang menjadi sulit ketika kita takut untuk di kritik,” ucap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, saat menghadiri Workshop Pelaksanaan Pendampingan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi NTB, yang digagas oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, pada Kamis (2/5).

Hj. Rohmi juga menyampaikan bahwa untuk layanan pengaduan masyarakat, NTB kini memiliki aplikasi NTB Care, NTB Care merupakan Mobile App yang menjadi mata telinga dan tangan Pemerintah Daerah di NTB, untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat kepada Pemerintah secara langsung (real time) tanpa melalui prosedur protokoler yang dapat menghemat waktu. “Pemerintah NTB sendiri dapat melihat dan mendengar dan menanggapi secara langsung, persoalan dan pengaduan di tengah masyarakat, dengan melihat postingan foto yang telah di unggah di aplikasi NTB Care. Selain itu, pemerintah juga dapat memperoleh pencapaian penyelesaian masalah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Hj. Rohmi.

Sikap keterbukaan dan menjadi pendengar, serta responsive terhadap berbagai aduan dan masukan yang diberikan, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, tetapi juga Ombudsman saat ini, tentunya merupakan perubahan iklim demokrasi yang positif, yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan wadah yang nyaman dan tepat sasaran untuk menyampaikan masukan, aduan dan harapan-harapannya.

“Mudah-mudahan Workshop ini, mampu menjawab harapan masyarakat, dan menghasilkan output yang tepat, dalam membangun masa depan NTB gemilang kedepannya. Jangan sampai NTB Care isinya hanya aduan saja, tapi follow up nya tidak ada,” tegas Rohmi menutup sambutannya.

Selanjutnya, Adhar Hakim selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB juga menambahkan, acara ini dilakukan dalam ‘scoop’ kecil, yang ditujukan bagi operator pengelola kelompok pengaduan. Pengelolaan pengaduan adalah kesempatan kedua memperbaiki pelayanan publik jika pada pelayanan pertama tidak bisa dikelola dengan baik. Acara ini diikuti tiga puluh lima (35) operator pengelola.

hms